- Anggaran pembelian software antivirus dan belanja IT yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kini tengah menjadi topik yang hangat diperbincangkan.
Pemerintah mencanangkan dana ratusan juta untuk menyewa software antivirus yang nantinya akan digunakan pada perangkat komputer milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Anggaran tersebut dianggap terlalu besar untuk membeli antivirus serta sejumlah software lainnya. Lantas mungkinkah Pemprov DKI memangkas dana antivirus agar anggaran bisa diturunkan?
Menurut pengamat keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, ada cara agar tak perlu menghabiskan miliaran rupiah untuk menggunakan antivirus berkualitas, apalagi pengguna dalam jumlah yang besar seperti di korporasi atau badan pemerintahan.
Pertama, yang perlu diperhatikan adalah jumlah klien atau perangkat yang menggunakan antivirus tersebut. Alfons mengatakan bahwa biasanya, semakin banyak perangkat yang akan digunakan (klien), maka semakin murah harga yang harus dibayarkan.
" Antivirus itu dilihat berapa klien (perangkat), semakin banyak maka semakin murah. Kalau seribu klien misalnya harus bayar Rp 200.000. Nah, kalau ada 10.000 klien bisa lebih murah. Beli makin besar, harga satuannya makin murah," kata Alfons.
Selain itu Alfons juga mengatakan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan untuk menggunakan antivirus generasi terbaru, alias next-gen antivirus ketimbang antivirus konvensional. Sebab, antivirus ini menurut Alfons, lebih efisien daripada antivirus biasa.
Perbedaan yang paling menonjol dari next-gen antivirus ini adalah pemanfaatan teknologi cloud. Next-gen antivirus juga tak memerlukan hardware yang bertindak sebagai server seperti antivirus konvensional.
"Next-gen antivirus punya keunggulan. Bandwidth-nya juga lebih efisien dari antivirus biasa," kata Alfons saat dihubungi KompasTekno, Kamis (10/10/2019).